Ombudsman RI Temukan Dugaan Maladministrasi Dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City

GELORA.ME - Ombudsman RI menemukan dugaan temuan maladministrasi berupa kelalaian, penundaan berlarut.

Dan dugaan penyimpangan prosedur pada aspek perencanaan pembangunan, aspek pertanahan.

Serta aspek penanganan atas keberatan serta penolakan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terhadap pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Hal ini disampaikan anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam konferensi pers pada Senin (29/1/2024) di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Rekomendasi Pizza Lezat di Kota Batam: Ada Berbagai Macam Jenis Pizza dan Hidangan Khas Italia

“Ombudsman RI telah melakukan investigasi sejak bulan September tahun 2023 dan hasilnya telah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kami memberikan waktu selama 30 hari ke depan bagi seluruh pihak untuk melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI,” kata Johanes.

Hasil dari investigasi Ombudsman, ditemukan 4 hal yang menjadi temuan.

Pertama, keberadaan Kampung Tua di Pulau Rempang yang belum ditemukan dokumen pengakuan keberadaannya, padahal, eksistensi Kampung Tua masih terlihat.

Baca Juga: Saat Pizza Lezat Ada di Kota Batam Kepulauan Riau: Tempat Berkumpul Para Pencinta Kuliner dan Olahraga

Tidak adanya materi muatan tentang kampung tua pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun Kota Batam 2021, berbeda dengan Peraturan Daerah, Keputusan Wali Kota Batam, dan Makmulat yang terbit sebelumnya.

Di samping itu ditemukan tidak optimalnya upaya menetapkan batas dan penerbitan sertipikat atas tanah bagi masyarakat kampung tua.

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam melestarikan nilai-nilai sejarah, budaya dan perlindungan masyarakat kampung tua khususnya di Pulau Rempang.

Kedua, status wilayah, tanah dan pengelolaan lahan yaitu yang belum diterbitkan sertipikat hak pengelolaan atas nama BP Batam.

Sedangkan SK Pemberian Hak Pengelolaannya saat ini masih dalam proses perpanjangan.