''Harus Babat Habis'' Tegasnya Legislator PDIP jika Pegawai Pemprov Nakal dalam Kasus Ruko Pluit

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tegas mencopot jika ada anak buahnya yang ketahuan bermain di balik pendirian ruko nakal di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara untuk mengusut tuntas kasus yang viral setelah Ketua RT setempat melabrak sang pemilik ruko nakal di Jalan �Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang menyerobot bahu jalan dan saluran air.

Apalagi, ruko nakal tersebut telah dibangun sejak 2019 lalu dan selama ini seolah tak tersentuh.

Padahal, Ketua RT setempat, Riang Prasetya mengaku sudah sejak 2019 bersurat kepada lurah Pluit, Camat Penjaringan hingga Wali Kota Jakarta Utara namun tak pernah ada respon.

"Sekarang kan ada (dugaan) permainan nih, Pj Gubernur harus berani membersihkan anak buahnya yang punya mental seperti ini."

Baca juga: Buru-buru Wisuda, Pria Ini Nekat Bawa Motor Bodong di Tanah Abang: Akhirnya Kena Tilang Polisi

"Kalau enggak kan kasihan, semangat dia (Heru Budi) bagus, tapi di bawah-bawahnya ini pada bobrok ga ngikutin dia," kata Kenneth saat dihubungi TribunJakarta.com, Rabu (17/5/2023).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, sejatinya masih banyak pegawai Pemprov DKI Jakarta yang kredibel dan ingin bekerja benar.

"Harus babat habis (jika terbukti ada yang terlibat). Kemudian dia harus taro orang yang punya kredibilitas yang benar-benar mau kerja," kata Kenneth.

Baca juga: Kurir Paket di Setiabudi Syok Bukan Main Kepala Ular Muncul dari Stang Motor, Lapor Damkar

Selain itu, Kenneth juga meminta para pengusaha jangan hanya egois memikirkan dirinya saja.

Seperti di kasus Pluit, para pengusaha tak memikirkan dampak jangka panjang dengan ditutupnya saluran air dan bahu jalan yang mereka serobot bisa mendatangkan banjir dan kemacetan karena akses jalan semakin sempit.

Hal itu padahal merugikan pengusaha itu sendiri nantinya karena bisa membuat konsumen malas datang ke sana jika banjir dan macet.

"Pada prinsipnya kita menyadari pengusaha faktor membangkitkan perekenomian.

Selain PAD (pendapatan asli daerah) mereka �juga bisa membuka lapangan pekerjaan, tapi tolong dengan cara yang benar karena kan tidak hanya yang disitu punya kepentingan," ujar Kenneth.�

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: jakarta.tribunnews.com