GELORA.ME - Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Formasi Kagama) mengeluarkan pernyataan tegas terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Mereka menyerukan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan merata, tidak hanya terfokus pada satu tokoh saja.
"Jika perlu, verifikasi ini harus dimulai dari lembaga kepresidenan, termasuk soal keabsahan pendidikan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak menjadi preseden buruk dalam sistem politik kita," kata Defiyan, salah satu perwakilan Formasi Kagama.
Keadilan Hukum dan Transparansi Pendidikan Pejabat Negara
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tuduhan dan pertanyaan yang dilontarkan terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Formasi Kagama menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi ijazah pejabat negara.
Mereka berpendapat bahwa keadilan hukum harus ditegakkan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pejabat publik memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang mereka emban.
Verifikasi ijazah, menurut Formasi Kagama, bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut integritas dan kredibilitas pejabat publik. Keabsahan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan dan kompetensi seorang pemimpin.
Oleh karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara transparan dan objektif, dengan melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang.
Pembelajaran untuk Seleksi Pemimpin Masa Depan
Defiyan juga menyoroti pentingnya menjadikan polemik ini sebagai pembelajaran dalam proses seleksi calon pemimpin di masa mendatang.
"Polemik ini harus dijadikan pembelajaran dalam proses seleksi calon pemimpin di masa mendatang, termasuk dalam hal transparansi dan keabsahan pendidikan," ujarnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih memiliki rekam jejak pendidikan yang jelas dan terverifikasi.
Formasi Kagama berharap bahwa polemik ini dapat mendorong perbaikan sistem seleksi calon pemimpin, dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Mereka juga berharap bahwa masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai rekam jejak pendidikan para calon pemimpin, sehingga dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
Peran Jokowi Pasca-Jabatan dan Stabilitas Politik Nasional
Di sisi lain, Defiyan mengimbau agar Jokowi mengambil peran lebih besar sebagai tokoh bangsa setelah mengakhiri masa jabatannya.
"Pak Jokowi sebaiknya mengikuti jejak mantan-mantan presiden negara lain yang bergerak dalam perjuangan lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, atau menjadi konsultan pembangunan di negara-negara berkembang. Bukan malah sibuk mengurus isu-isu remeh temeh yang tidak substansial," kata Defiyan.
Formasi Kagama juga menyampaikan harapan agar stabilitas politik tetap terjaga, terutama di tengah fokus pemerintah saat ini dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mewujudkan visi-misi Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Stabilitas politik, menurut Formasi Kagama, merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berharap bahwa semua pihak dapat menjaga kondusivitas politik dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik dan ketegangan.***
Sumber: pojoksatu
Artikel Terkait
JANGGAL! Selain Ijazah, Skripsi Jokowi Ternyata Berbeda Dengan Teman Seangkatan, Kok Bisa?
VIRAL Beredar Pengumuman di Koran KR Tahun 1980 Jokowi Diterima Fakultas Kehutanan UGM
MPR Harus Copot Wapres Gibran!
Tak Cuma Ijazah UGM, Ijazah SMA Jokowi Juga Ikut Digugat: Ini Deretan Fakta & Kejanggalan Yang Ditemukan!