Bukan Terpojok! Jokowi Dianggap Untung Besar dari Isu Ijazah Palsu, Kok Bisa?

GELORA.ME - Polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, terus ramai dibicarakan belakangan ini.

Meskipun tidak sedikit pihak yang menyebut bahwa sangat mudah menyelesaikan perdebatan tersebut, namun Jokowi nampak ikut dalam permainan.

Bahkan, analis Politik Hendri Satrio menganggap bahwa jika ijazah Jokowi terus dibicarakan, maka ada keuntungan tersendiri di dalamnya.

"Tentang isu Ijazah ini, pihak yang paling diuntungkan adalah Jokowi," kata Hensa, sapaannya, di X @satriohendri (18/4/2025).

Hensa bilang, pandangan yang menyebut semakin dicaci semakin populer pun tidak dikecualikan pada kasus ini. 

Apalagi, Jokowi pada satu titik bisa mengklaim dirinya sebagai korban.

"Apalagi bila pada satu titik mencapai persepsi bahwa Jokowi didzolimi," tandasnya.

Sebelumnya, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menilai Jokowi tengah memanfaatkan momen ini untuk tetap berada di sorotan publik.

"Saya melihat pak Jokowi memanfaatkan situasi ini untuk tetap dirinya ada di dalam framing media. Selalu muncul ke permukaan," sebutnya.

Ferdinand juga menilai upaya untuk mengungkap keaslian ijazah seharusnya tak lagi hanya melalui perdebatan publik atau media sosial, tapi melalui jalur resmi.

"Para penggugat ijazah palsu Jokowi sebaiknya menempuh jalur hukum saja. Karena ini tidak akan pernah bersih, selesai persoalan ini karena menggugat dengan lisan saja. Harus masuk ke jalur hukum," Ferdinand menuturkan.

Kata Ferdinand, jika saat ini dibuktikan dengan foto atau hanya sekadar ditunjukkan dari jarak satu atau dua meter, menurutnya tidak ada yang bisa menyimpulkan keasliannya.

"Sama ketika saya memegang selembar! uang, saya foto, saya bilang asli, siapa yang bisa menjamin itu asli, bisa saja uang palsu," imbuhnya.

Ia pun menyarankan agar pembuktian dilakukan lewat uji forensik untuk memastikan keaslian dokumen.

"Digugat saja keaslian ijazahnya nanti biar di pengadilan dibuktikan. Kalau sekarang, keaslian itu harus dibuktikan dengan uji forensik," tukasnya.

"Benarkah itu ijazah dikeluarkan tahun 1985, mungkin dilakukan uji karbon dan lain-lain," sambung dia.

Blak-blakan, Ferdinand mengatakan bahwa publik tidak bisa mengharapkan kenegarawanan Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya.

"Bahkan Jokowi terus bermain ramah di tengah polemik ini. Sepertinya dia memanfaatkan betul suasana ini untuk terus seolah dia pihak yang terzalimi, untuk menaikkan terus derajatnya di kancah politik nasional," tandasnya.

Agar modus tersebut tidak lagi digunakan Jokowi, Ferdinand mendorong agar para penggugat untuk membawanya ke ranah hukum secara resmi.

"Saya melihat ada pemanfaatan situasi yang dilakukan Jokowi dari semua ini. Maka, saran saya bagi para penggugat, silakan ajukan gugatan secara resmi ke pengadilan," terangnya.

"Publik punya legal standing untuk itu karena Jokowi pernah menjabat sebagai Presiden, Gubernur, dan Walikota. Itu adalah landasan pijakan masyarakat," kuncinya.

Sumber: Fajar